BREAKING NEWS
Isu Sertifikasi Damkar Berbayar Dipastikan Tidak Benar | Ratusan Taruna Akpol Turun ke Aceh Tamiang, Polri Dorong Akselerasi Pemulihan Pascabencana | Waketum LAHAM RI Akram Pasau dan Ketua DPW Gorontalo Janes Komenaung Minta DPD Tidak Mendukung Perusahaan | Patroli Pantera Presisi Polres Bitung Hadir di Tengah Masyarakat, Jaga Kota Tetap Aman dan Nyaman | Polsek Singkil Klarifikasi Pengaduan Warga yang Viral di Media Sosial

Isu Sertifikasi Damkar Berbayar Dipastikan Tidak Benar


Cyberkrimsus.web.id
BITUNG | Program pelatihan dan sertifikasi keterampilan personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang belakangan menjadi perhatian publik dipastikan bukan berasal dari bantuan maupun inisiatif pihak ketiga.
 Berdasarkan hasil penelusuran, kegiatan tersebut merupakan kerja sama langsung antara Dinas Damkar dan PT Hino Indonesia.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran, Nimbrot Polonto, menjelaskan bahwa pelatihan pengoperasian dan perawatan kendaraan Damkar telah berlangsung sejak 2023. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis petugas, seiring dengan dominasi armada bermerek Hino dalam operasional pemadaman kebakaran.

Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak terdapat keterlibatan pihak lain di luar Dinas Damkar dan PT Hino dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan program. Seluruh rangkaian pelatihan diberikan tanpa pungutan biaya dan ditawarkan langsung oleh pihak produsen.

Nimbrot Polonto juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Aldo, perwakilan PT Hino Indonesia, guna memastikan kejelasan informasi yang beredar. Hasil konfirmasi tersebut menegaskan bahwa program pelatihan merupakan bagian dari tanggung jawab teknis produsen kendaraan.

Sementara itu, Aldo menjelaskan bahwa pelatihan difokuskan pada pengoperasian dan perawatan dasar kendaraan sesuai standar keselamatan Hino. Program tersebut bertujuan mencegah kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada kerusakan armada maupun keselamatan personel di lapangan.

Pelatihan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun sertifikat keterampilan yang beredar di publik merupakan bagian dari proses administrasi lanjutan atas pelatihan yang telah berjalan sejak 2023 dan dijadwalkan diserahkan kepada peserta pada akhir 2025. Hingga kini, tidak ditemukan dasar faktual yang menunjukkan adanya peran pihak ketiga dalam program tersebut.  {REDAKSI}
Baca Juga
Lebih baru Lebih lama
);
f t P
GULIR UNTUK MELANJUTAKAN MELIHAT BERITA
CYBERKRIMSUS
FIRM AND CORRECT