GORONTALO | CYBER KRIMSUS - DPD Laskar Macan Asia Provinsi Gorontalo melayangkan ultimatum keras kepada PT. Cipta Adi Guna terkait pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo.
Ketua DPD Laskar Macan Asia Gorontalo menilai perusahaan tersebut lalai dalam dua hal krusial, yaitu kualitas mutu konstruksi dan keterlambatan progres pekerjaan yang sudah sangat jauh dari target.
Pernyataan sikap itu disampaikan langsung di Sekretariat DPD Laskar Macan Asia Gorontalo, Selasa, 5 Agustus 2026.
Progres Minggu ke-10 Jauh dari Target
Berdasarkan hasil pemantauan tim di lapangan, proyek yang dikerjakan PT. Cipta Adi Guna saat ini sudah memasuki minggu ke-10.
"Seharusnya dengan waktu 10 minggu berjalan, progres fisiknya sudah minimal 30% sampai 40%. Tapi faktanya di lapangan masih sangat jauh tertinggal. Ini indikasi manajemen proyeknya lemah," tegas Ketua DPD Laskar Macan Asia Gorontalo.
Ia menambahkan, keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat manfaat proyek bagi masyarakat.
Soroti Kualitas Mutu Konstruksi
Selain masalah waktu, Laskar Macan Asia juga menyoroti kualitas pekerjaan. Dari pantauan di lapangan ditemukan beberapa titik pekerjaan yang dinilai asal jadi.
"Kami menemukan indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan pengawasan lapangan yang longgar. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal keterlambatan, tapi soal keselamatan masyarakat pengguna bangunan nantinya," ujarnya.
Ia menekankan bahwa Laskar Macan Asia tidak anti pembangunan. Namun pembangunan wajib memenuhi tiga prinsip, yakni berkualitas, tepat waktu, dan transparan.
Berikan Waktu 7 Hari
Dalam pernyataan sikapnya, DPD Laskar Macan Asia Gorontalo memberikan ultimatum selama 7 x 24 jam kepada PT. Cipta Adi Guna untuk segera melakukan perbaikan.
Tuntutan yang disampaikan ada tiga poin:
Mengejar keterlambatan dengan menambah tenaga kerja, alat, dan membuat jadwal percepatan yang jelas.
Meningkatkan mutu konstruksi sesuai RAB dan standar SNI, serta memperketat pengawasan QA/QC.
Terbuka terhadap kontrol sosial dengan memberikan akses data progres dan material kepada masyarakat.
"Jika dalam tujuh hari tidak ada perubahan nyata, kami akan turun aksi damai ke lokasi, mengawal proyek, dan melaporkannya kepada APH, Balai Cipta Karya, serta DPRD Provinsi Gorontalo. Kami juga akan menolak pekerjaan lanjutan sampai ada perbaikan," tegasnya.
Minta Pemerintah Ikut Mengawasi
Pihaknya juga meminta Balai Cipta Karya, PPK, dan konsultan pengawas agar tidak menutup mata. Pengawasan harus diperketat agar proyek tidak menjadi bancakan.
"Kami siap menjadi mata dan telinga masyarakat. Uang negara itu uang rakyat Gorontalo. Jadi wajib kita kawal bersama-sama," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Cipta Adi Guna belum memberikan keterangan resmi terkait ultimatum tersebut.